Pilihan Editor ⋅ Galeri Foto ⋅ Advertorial ⋅ Foto Peristiwa ⋅ Popular
  Rabu, 11 Desember 2019
 
Perludem: Belanja Kampanye Paslon di Pilkada Sebaiknya Dibatasi
Rabu, 04 Desember 2019 - 09:03:12 WIB

TERKAIT:
 
  • Perludem: Belanja Kampanye Paslon di Pilkada Sebaiknya Dibatasi
  •  

    SUARAAKTUAL.CO | Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, salah satu cara menghasilkan pilkada langsung berbiaya murah adalah mencegah mahar politik dan membatasi belanja kampanye pasangan calon kepala daerah.

    Menurut Titi, kedua hal tersebut diduga membuat biaya yang dikeluarkan paslon menjadi tinggi di pilkada langsung.

    "Kami menduga salah satu pos pengeluaran terbesar calon kepala daerah di pilkada langsung adalah mahar politik atau tiket pencalonan," ujar Titi kepada Beritasatu di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

    Titi mengatakan, dugaan tingginya angka mahar politik dalam setiap kontestasi pilkada selalu jadi masalah yang belum terselesaikan. Salah satu penyebabnya, kata dia adalah kelemahan dari sistem penegakan hukum dalam larangan praktik mahar politik.

    "Bakal calon kepala daerah pun kebanyakan mengungkap praktik mahar politik ini setelah yang bersangkutan gagal menjadi calon kepala daerah. Pada titik ini, eveluasi pilkada langsung harusnya fokus kepada masalah mahar politik," tandas dia.

    Perludem, kata Titi, mendorong beberapa langkah untuk mencegah praktik mahar politik. Pertama, membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai, jika memang itu dilakukan di dalam kontestasi pilkada.

    "Artinya, uang yang diberikan kepada partai, harus dicatatkan dan dilaporkan secara terbuka. Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur di dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, seorang bakal calon tidak boleh memberikan uang dengan nominal begitu besar, dan tidak dicatatkan dan dilaporkan," jelas dia.

    Kedua, lanjut Titi, jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak dicatatkan, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

    "Ketiga, rumusan larangan mahar politik di dalam UU Pilkada harus diperbaiki. Klausul 'memberikan' imbalan dari bakal calon kepada partai, bisa diganti dengan menjanjikan. Kemudian klausul 'menerima' imbalan dari bakal calon untuk partai, diganti dengan 'meminta'. Dengan begitu, pembuktian pelanggaran mahar politik dapat lebih mudah. Penegakan hukum akan bisa berjalan dengan efektif," ungkap dia.***




     
    Berita Lainnya :
  • Perludem: Belanja Kampanye Paslon di Pilkada Sebaiknya Dibatasi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Terpopuler +
    01 Paskhas TNI AU Bubarkan Massa yang Tolak Neno Warisman di SSK II Pekanbaru
    02 Syamsurizal-Zaini Mendaftar ke KPU Riau
    03 Danau Rusa yang Indah dan Alami Kini Jadi Destinasi Wisata Baru di Kampar
    04 Pemprov Riau Rampingkan OPD, ''Gemuk'' dan Sedikit Kerja Dipangkas
    05 Kasus Bully Siswi SMAN 1 Bangkinang Berujung Bunuh Diri, Begini Catatan KPAI
    06 Kadis PMD Kampar Tewas dalam Kecelakaan Maut di Ruas Jalan Koto Panjang
    07 Tim Seleksi Panwas Buka Pendaftaran Anggota Buat Perhelatan Pilkada 2018
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017 toRiau, all rights reserved