Menjelang Januari 2018, menjelang partai-partai politik menetapkan pasangan calon (paslon) untuk Pilgubri, boleh dikata situasi Riau saat ini benar-benar terasa meriah. Kemeriahan itu lebih terasa lagi di kalangan para wartawan pemburu berita politik.

Setiap hari, terutama sepekan terakhir, banyak berita seputar Pilkada Riau yang disodorkan ke pembaca. Mulai dari berita yang benar-benar sahih atau 'A1', 'A1 bodong' hingga hoax atau sulit dicerna akal sehat karena kredibilitas narasumber yang diragukan maupun berita sebatas pesanan pihak-pihak tertentu.

Tapi sudahlah, tentu waktu juga yang nantinya akan menjawab sejauh mana kebenaran informasi yang sudah dipublis tersebut. Lagi pula dalam dunia politik segala sesuatunya bisa saja berubah dan terjadi dalam hitungan menit karena semuanya soal kepentingan. Jika kepentingan sama, maka terjadilah komitmen tersebut. Begitupun sebaliknya.

Nah, terkait kepentingan tersebut, saya memperkirakan juga bakal terjadi 'kawin paksa' terhadap sejumlah kandidat Gubernur maupun Wakil Gubernur Riau yang saat ini banyak bermunculan dan tengah sibuk melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan 'perahu' partai politik agar bisa berlayar ke Pilgubri.

Tanda-tanda itu sudah tampak sepekan terakhir ketika berita-berita tentang 'aksi' klaim-mengklaim dukungan parpol  beredar banyak di media massa, khususnya online, maupun media sosial. Hari ini kubu 'si anu' menyatakan sudah mendapat rekomendasi dari partai x, besoknya giliran 'si ene'  mengklaim justru dialah yang didukung partai x.

Bahkan, partai-partai yang sesungguhnya tidak memungkinkan untuk mengusung calon karena jumlah kursi yang sangat kecil, tiba-tiba sangat berani menyatakan ke publik menduetkan pasangan X-Z sambil mencatut atau mengklaim sudah didukung partai-partai lain yang sesungguhnya kepemilikan kursinya jauh lebih besar dari partai tersebut.
 
Hanya saja masih perlu diuji apakah ego politik parpol-parpol akan bisa terkalahkan oleh kepentingan tadi. Sebab, ini menyangkut marwah dan masa depan partai. Akan sangat lucu dan mengherankan ketika sebuah partai 'berkursi gemuk' rela berkoalisi dengan partai gurem dan malah memposisikan diri sebagai pendukung sebuah koalisi ketimbang jadi pengusung pasangan calon kepala daerah.

Jelas, di mata publik juga akan muncul beragam pandangan nantinya terhadap partai tersebut. Syukur-syukur masyarakat masih melihatnya secara jernih dan positif. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, ini tentu saja bisa menurunkan tingkat kepercayaan pemilihnya, terutama saat Pemilu Legislatif tahun 2019 mendatang. Dan saya kira hal tersebut juga menjadi perhatian para politisi di berbagai parpol berstatus 'kursi gemuk' tadi.

Kembali ke cerita 'kawin paksa', sesungguhnya di ajang pemilihan kepala daerah dimanapun juga, hal itu sudah biasa dan sering terjadi. Sejumlah calon kepala daerah yang awalnya sama-sama berambisi dan bersang keras untuk menjadi 'orang nomor satu' pada akhirnya rela untuk diposisikan jadi 'orang nomor dua' saat akan pendaftaran pasangan calon (paslon). Atau sebaliknya, yang awalnya cuma ingin jadi 'orang nomor dua' tapi karena soal kepentingan tadi, akhirnya bertukar posisi.

Akankah itu juga bakal terjadi di Pilgubri yang pendaftaran ke KPU Riau sudah di depan mata, yakni pada 8-10 Januari 2018 nanti? Kemungkinan itu sangat besar jika kita melihat betapa ngototnya para kandidat yang ada saat ini, tentunya di luar pasangan calon yang sudah 99 persen tidak akan berubah lagi yakni pasangan incumbent Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno.

Saat ini seperti ramai diberitakan media massa, terdapat setidak-tidaknya ada tujuh kandidat lainnya yang sangat serius dan sedang berjibaku untuk mendapatkan 'perahu' parpol. Mereka adalah HM Harris (Bupati Pelalawan), Syamsuar (Bupati Siak), Firdaus (Walikota Pekanbaru), Lukman Edy (kader PKB/Anggota DPR-RI asal Riau), Eddy Tanjung (Kader Gerinda/Anggota DPR-RI), Irwan (Bupati Meranti) dan Ahmad (mantan Bupati Rokan Hulu dan Mantan Ketua Demokrat Riau).

Sebagian mereka itu, jka merunut kepada pemberitaan media massa belakangan ini, sudah ada partai politik yang mengklaim atau disebut-sebut akan mengusung atau mendukung. Yakni, Syamsuar dengan Nasdem, PAN dan PKS; Firdaus (PAN, PPP, PKS, Demokrat); Lukman Edy (PKB, Demokrat); Irwan (PAN, Gerindra), Eddy Tanjung (Gerindra, PAN) dan Ahmad (PAN, Demokrat, Hanura).

Khusus HM Harris, setahu saya memang belum ada pernyataan dari partai lain yang akan mendukungnya setelah PDIP terlepas. Hanya saja beberapa waktu lalu, Harris kepada media mengaku 'pasti berlayar' di Pilgubri, namun menolak menyebut parpol yang akan mengusungnya dengan alasan takut parpol tersebut 'masuk angin' lagi seperti PDIP.

Sebagai catatan, di antara mereka itu memang ada yang awalnya sudah dianggap tidak berpeluang maju karena berbagai faktor, tapi tiba-tiba namanya kembali menguat sebagai bakal calon Gubernur Riau karena ada partai-partai tertentu yang mendukungnya. Sebaliknya juga ada yang awalnya sangat dielu-elukan bakal melaju ke arena 'pertandingan' bahkan diyakini akan 'jadi' nantinya, tiba-tiba melorot anjlok dan bahkan hilang namanya sebelum mencuat lagi.
 
Lalu, dari tujuh kandidat tadi, siapakah kira-kira yang bakal 'turun kelas' atau terkena 'kawin paksa' nantinya? Menyebut nama menurut hemat saya, tentu saja tidaklah etis, karena bisa menurunkan pamor dan kredibilitas mereka di saat-saat genting saat ini (genting karena diperkirakan minggu pertama Januari semua parpol akan mengumumkan paslonya). Selain itu dapat menimbulkan ketersinggungan para kandidat tersebut.

Namun menurut perkiraan saya, faktor partai akan sangat menentukan terjadinya 'kawin paksa' itu. Faktor penting pertama, adalah ikatan emosional dan kesamaan visi partai. Partai-partai yang sevisi dan sepaham di tingkat pusat berpeluang besar untuk bersatu. Sebaliknya, partai yang sudah berbeda paham dan visi di tingkat pusat, jelas kecil kemungkinan menyatu dalam koalisi untuk Pilgubri.

Setelah ikatan emosional dan visi sama, faktor kedua adalah, parpol yang memiliki kursi besar akan tetap mendominasi untuk menentukan siapa bakal calon gubernur dan siapa bakal calon wakil gubernur. Patut dicatat, persoalan hasil survei tidak akan menjadi penentu utama bahwa 'si anu' karena lebih tinggi ketimbang 'si ene' harus nomor satu, begtu sebaliknya.

Lalu, yang ketiga, yang juga patut dicatat, melihat jumlah kursi partai yang ada di DPRD Riau, yakni 65 kursi, kemungkinan hanya ada tiga atau maksimal empat pasang saja yang bertanding. Karena Golkar (14) dan PDIP (9) sudah berkoalisi mengusung Andi Rachman-Suyatno, berarti hanya tersisa 42 kursi. Jika 43 dibagi 13 -- jumlah minimal persyaratan pencalonan -- berarti hanya bisa untuk tiga pasang lagi yang tersisa.

Karena itu pula selain akan terjadi 'kawin paksa', tentu saja dapat dipastikan akan ada di antara nama-nama yang disebut di atas tadi yang gagal meraih 'perahu' nantinya.

Nah, siapakah yang akan 'dikawinpaksakan' atau terjungkal sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai, mari sama-sama kita tunggu saja. Toh tak lama lagi kok. Pekan depan semuanya akan terang benderang. Salam. ***