Minta Pusat Prioritaskan Daerah Pulau Terluar

DPRD ke Jakarta Tinjau Pagu APBN 2018 untuk Kepulauan Meranti


​​​​toRiau - Sebagai wilayah terluar 'pesisir' Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti masih dihadapkan dengan banyak kendala di berbagai sektor dalam pembangunan. 

Guna menggenjot ketertinggalan di berbagai bidang itu, rombongan DPRD Kepulauan Meranti yang dipimpin langsung Ketua Fauzi SE mendatangi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Jumat (26/1/2018). 

"Rombongan legislator ini langsung disambut perwakilan Kementerian dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas RI Firmansyah, SE, MAP, MIDS," tutur Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan saat itu.  

Fauzi Hasan juga menyampaikan, dalam pertemuan itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi SE mengatakan tujuan rombongan DPRD Meranti ke Bappenas adalah untuk mengetahui alokasi anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Meranti di APBN Tahun 2018 dan Tahun 2019. 

"Kita meminta komitmen dan bantuan dari Bappenas untuk memperhatikan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengalokasian anggaran APBN," terang Fauzi. 

Fauzi juga mengatakan Kabupaten Meranti masih jauh tertinggal dengan Ibukota kabupaten lainnya di Indonesia. Terlebih letak geografis Meranti yang berada di semenanjung pulau-pulau, wilayah pesisir yang berbatasan dengan provinsi Kepulauan Riau, bahkan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. 

Tidak kalah menariknya, kata politisi PAN tersebut, isu besar negara Indonesia juga berada di Meranti. Salah satunya isu jaringan telekomunikasi di Pulau Rangsang, asupan muatan Malaysia lebih mudah di jangkau dibandingkan siaran lokal, konflik nelayan yang kerab mengguritai wilayah Meranti dan tingginya abrasi. 

Selain itu minimnya infrastruktur daerah, tingginya inflasi akibat seluruh kebutuhan didatangkan dari luar daerah serta tingginya angka kemiskinan dan minimnya peluang kerja. 

"Dengan persoalan yang berliku di Kabupaten Kepulauan Meranti kita sangat berharap domain pusat dalam mengganggarkan porsi bantuan ke daerah dapat melebihkan dan memberikan skala prioritas dengan berbagai kendala pembangunan sebagai wilayah pesisir serta wilayah perbatasan antar negara",k ata Ketua DPRD Lagi. 

Hal senada juga dituturkan Wakil Ketua DPRD Muzamil di hadapan perwakilan Bappenas RI, Muzamil menyebutkan ketimpangan perhatian bantuan pusat kepada daerah. 

 "Saya berharap tahun ini ,Pusat dapat memahami kebutuhan daerah terutama Kepulauan Meranti yang tergolong masih bari dimekarkan dan masih dalam tanggung jawab pusat sesuai perundangan,"harap Politisi Demokrat itu. 

Selanjutnya, kata Muzamil, sebagai daerah terluar Meranti seperti dianak tirikan pusat. Hal ini terlihat jelas alokasi bantuan pusat yang mengarah ke daerah daerah perbatasan seperti Kalimantan, NTT dan lainnya sangat jauh berbeda. 

"Ketimpangan ini menyudutkan wilayah kami dan hak kami sebagai wilayah perbatasan sudah sepatutnya dilebihkan. Maka saya berharap mulai tahun 2018 ini dan seterusnya pusat dapat mengalokasikan lebih ke Meranti sehingga pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di percepat," terang Muzamil. 

"Semua persoalan ini lanjut Muzamil merupakan hal yang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan karena merupakan tanggungjawab selaku wakil rakyat yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan tuhan," ungkap Muzamil. 

Sementara Ketua Komisi II DPRD Meranti, Darwin Susandy menjelaskan, dengan mengulas soal prosedur terkait petunjuk dan arahan bagaimana agar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan alokasi dana dari pusat. 

Dijelaskan Darwin Suwandi,Setelah mendengarkan sambutan rombongan DPRD, ini 

Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas RI Firmansyah, SE, MAP, MIDS menyebutkan pada dasarnya Bappenas RI sangat berkomitmen untuk membantu Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan berusaha melakukan pendampingan terhadap pengajuan anggaran yang dilakukan.

"Bappenas menjadikan skala prioritas bagi wilayah pesisir apalagi wilalayah perbatasan dengan negara lain. Kita sangat berkomitmen untuk ke depan dalam membantu alokasi anggaran ke Meranti. Namun hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemkab Meranti yang mesti sesering mungkin berkomunikasi aktif, bukan hanya ke Bappenas, tetapi juga bangun koordinasi dengan Kementerian PU dan perumahan Rakyat, kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya. Sehingga pembangunan Meranti segala bidang dap do genjot dengan maksimal," katanya. 

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Meranti melalui Sekretaris Dispeda Meranti Firmansyah menyampaikan, saat ini perumusan program dan anggaran melalui E-Planing Aplikasi akan membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan kepada setiap sektor (bagian) yang ada di Bappenas untuk memperhatikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kita minta juga Pemkab Meranti dapat cepat merumuskan dan melakukan koordinasi dan segera membangun komunikasi. Sebab untuk anggaran tahun 2019 awal Februari ini sudah dilakukan prosesnya," ujar dia. 

Sekedar diketahui selain Fauzi Hasan, SE juga ikut mendampingi Muzamil, Darwin Susandy, S.Hum, Dr. M. Tartib, M. Si, Lindawati, Dedi Putra, S.HI, Taufik, Asmawi, S.AP, H. Musdar, S.Pd, E. Miratna, M.Si, Darsini, Staf sekretariat DPRD Meranti, juga turut hadir kepala Bappeda Mamun Murod. (azw) 
TERKAIT