toRiau - Tepat tanggal 26 Januari 2018, Pekanbaru sudah memilliki Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Madani yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 2. Hal itu ditandai dengan soft opening yang dilakukan Walikota Pekanbaru DR H Firdaus, ST,MT.



RSUD ini ditargetkan dapat memberi pelayanan kesehatan kepada yang membutuhkan. Khususnya, bagi masyarakat Kota Pekanbaru dan tidak menutup kemungkinan dari daerah kabupaten/kota tetangga berobat di rumah sakit tersebut.

Dalam membangun daerah tidak lepas dari peran berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, swasta, dan sampai masyarakatnya. Dengan sasaran dalam membangun daerah yang baik, didukung SDM yang sehat.

Hal inipun disadari Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota Firdaus bersama Wakil Walikota Ayat Cahyadi Ssi. Antara lain, dengan memberikan dukungan ‘jatah’ anggaran, yaitu sebesar 30 peesen di tiap APBD.

Artinya, pihak Pemko Pekanbaru mengukir prestasi dengan sudah ada pelayanan kesehatan murah untuk masyarakat di Pekanbaru, dan sekitarnya. RSUD Tipe C ini menjawab kepedulianya Pemko akan kesehatan masyarakatnya.



Kenapa harus membangun RSUD, sementara di Pekanbaru sudah ada RSUD Arifin Ahmad? Tentang ini, Walikota Pekanbaru menerangkan jika keberadaanya RSUD Madani bisa meringankan tugas-tugas RSUD Arifin Ahmad.

"Sebagaimana diketahui, RSUD Arifin Ahmad diperuntukkan seluruh masyarakat Riau. Maka, dengan RSUD ini, masyarakat Pekanbaru yang menderita sakit, tentu tidak perlu itu ke RSUD Arifin Ahmad," sebut DR Firdaus, Jumat (9/2/18) sore.

Lebih lanjut Walikota Pekanbaru ini, mengatakan, keberadaan dari RSUD Madani sudah cukup lama diimpikan oleh masyarakat. Dan, semoga keberadaan rumah sakit ini bermanfaat di dalam memberi layanan kesehatan diharapkan.

"Kami berkomitmen agar seluruh masyarakat Pekanbaru terlayani kesehatannya di RSUD Madani. Keberadaan RSUD ini juga sudah cukup lama dinantikan masyarakat, sehingga ini dapat layanan kesehatan," ujar Firdaus.



Firdaus yang merupakan Ketua DPD Demokrat Kota Pekanbaru mengatakan, RSUD Madani dibangun dengan konsep ramah lingkungan atau Go Green. Dana pembangunan bersumber dari APBD Kota selama tiga tahun anggaran dimulai sejak 2014.

"Total dari pembangunan sekitar  Rp90 miliar. Itu dengan estimasi Rp6,3 miliar tahun 2014, Rp41,5 miliar di tahun 2015 dan Rp42,3 miliar tahun 2016. Diperuntukan tentu terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah," sebutnya.

Firdaus mengaku, RSUD Madani ini merupakan bagian dari janji politiknya saat maju di Pilwako Pekanbaru. Maka, seusai dilantik pada tahun 2012 silam, lansung tancap gas dan melakukan janji pembangunan Rumah Sakit ini.

Dikatakan dia, bahwa untuk awal ini akan digratiskan pengobatan, walaupun memang belum dapat meng-cover di semua pelayanan kesehatan. Karena, setidaknya itu ada 13 pelayanan kesehatan yang bakal dilakukan RSUD ini.

"Ada 13 pelayanan kesehatan di RSUD ini. Antaranya itu poli gigi, poli umum, poli kandungan, poli spesialis anak,, paru-paru, THT, urologi, jantung, kulit, IGD, serta bedah plastik dan akupuntur. Ini merupakan komitmen," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Wako Firdaus, memberi pelayanannya kesehatan tidak hanya di RSUD Madani. Tetapi  juga tersedia 20 unit Puskesmas, dengan fasilitas 5 memiliki rawat inap, dan 15 yang biasa. Ini tersebar di setiap kecamatan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru, dr Zaini Rizaldy yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, RSUD merupakan komitmen Pemko untuk memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.

"Ini komitmen Pemko Pekanbaru dalam memberi pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Hal ini setelah diresmikannya RSUD Madani. Maka, setidaknya tercatat 13 pelayanan kesehatan disediakan oleh Pemko," ujarnya.



Dengan sudah dilakukannya soft opening atau launching, katanya, tentu pelayanan-pelayanan yang dimiliki RSUD Madani harus bisa lebih ditingkatkan. Maka ungkap dia, Diskes Pekanbaru berupaya mendapatkan bantuan APBN.

"Untuk fisik bangunan dari RSUD Madani sudah ada. Namun, saat ini diakui untuk kelengkapan alat kesehatan belum komplit. Untuk ini, kita berharap kepedulian dari  Kementerian Kesehatan. Karena, memang dibutuhkan," sebutnya. (dairul/advetorial/diskominfo)