Tingkatkan Kapasitas Ekonomi UMKM, Bank Indonesia Lakukan Ini...


toRiau - Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Wini Purwanti menegaskan bahwa kurangnya pengetahuan pembuatan Laporan Keuangan (LK), menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM di daerah mendapatkan modal usaha perbankan. Namun tidak hanya LK, tidak adanya kepemilikan jaminan sebagai penjamin bagi lembaga pembiayaan juga menjadi penghambat. 

"Saat ini pengembangan UMKM masih terfokus di pulau Jawa, sementara di daerah masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan," ujar Wini, dalam acara Capacity Building Media Riau, Kamis (13/12) di Jakarta. 

Menurutnya, sebagai bank sentral, BI mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, dengan ketentuan yang telah ditetapkan di antaranya, dapat menunjang kebijakan utama BI, bisa memberikan dampak menyeluruh, memiliki target yang jelas, menciptakan nilai tambah, memperhatikan potensi dan sumber daya lokal, kemitraan strategis dengan stakeholder dan juga inklusi. 

"Pengembangan UMKM oleh BI dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tugas BI dalam menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi suplai," ungkapnya. 

Selain itu, kata dia, untuk mendukung tugas BI dalam stabilitas keuangan melalui terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang serta keandalan sistem pembayaran melalui dukungan terhadap penggunaan rupiah dan pemanfaatan elektronifikasi pembayaran. 

Ia mengatakan pengembangan UMKM dilakukan dengan dua strategi utama, yakni mendorong penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. 

"Salah satu program utama yang dilakukan BI dalam peningkatan kapasitas ekonomi UMKM adalah pengembangan klaster," katanya. 

Dalam hal ini, kata dia, pengembangan klaster ditujukan terhadap komoditas pendukung ketahanan pangan dan menjaga inflasi. 

Lebih lanjut, Winny mengatakan saat ini, BI telah mengembangkan 158 klaster ketahanan pangan yang meliputi 15 komoditas di 45 Kantor Perwakilan BI se-Indonesia. "Klaster merupakan sekelompok UMKM yang beroperasi pada sektor atau subsektor yang sama atau merupakan konsentrasi perusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hilir," jelasnya. 

Ia mengatakan intervensi BI terhadap klaster mulai dari hulu ke hilir berupa budi daya, pengelolaan, dan pasar. 

Menurut dia, klaster mulai dikembangkan BI pada tahun 2006 yang selanjutnya dilakukan oleh hampir seluruh kantor perwakilan dalam negeri dengan komoditas yang dikembangkan berupa komoditas unggulan daerah. 

"Produksi atau teknologi produksi dalam pengembangan klaster BI berupa metode Hazton untuk menanam padi, padi organik, pembibitan benih bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor, teknologi 'rain shelter' pada tanaman cabai merah termasuk pengaturan pola tanamnya, pakan ternak berupa rumput alfafa untuk meningkatkan kualitas hewan ternak khususnya sapi, kandang sapi komunal, dan udang vaname," katanya. 

Sementara untuk pemasaran, kata dia, BI menyelenggarakan pasar lelang termasuk pengggunaan teknologi informasi untuk sarana lelang, baik menggunakan telepon seluler maupun aplikasi perpesanan. Terkait kelembagaan, dia mengatakan klaster telah dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dari hulu hingga hilir, antara lain meliputi penyediaan sarana produksi, layanan keuangan, dan sebagainya.  (ayu)
TERKAIT