Pilihan Editor ⋅ Galeri Foto ⋅ Advertorial ⋅ Foto Peristiwa ⋅ Popular
  Minggu, 27 September 2020
 
Tolak Klaim Cina, Indonesia Kirim Tambahan Kapal Perang ke Natuna
Sabtu, 04 Januari 2020 - 13:50:57 WIB

TERKAIT:
 
 

NATUNA - Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan secara berulang oleh Kapal Penjaga Pantai Cina di zona laut Indonesia memicu reaksi keras dari pihak Indonesia. Selain sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menolak dengan tegas klaim Republik Rakyat Cina (RRC) atas wilayah laut tersebut.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL juga telah mengirimkan armada tambahan ke perairan Natuna untuk mengamankan wilayah itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line yang diakui sepihak oleh Cina.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Unclos (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982," kata Retno seusai rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Nine Dash Line alias Sembilan Garis Putus-Putus adalah batas imajiner yang mengular dari bagian selatan Cina hingga berujung mendekati Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau serta meliputi hampir seluruh Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim secara sepihak wilayah laut yang juga beririsan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina tersebut.

Selama ini, Indonesia tak mengikuti langkah empat negara Asia Tenggara yang menentang klaim Cina di Laut Cina Selatan itu. Meski begitu, dalam sejumlah insiden, kapal-kapal melayan Cina dan Kapal Penjaga Cina diketahui menerabas ZEE Indonesia. Indonesia juga telah mengganti sebutan perairan itu dengan Laut Natuna Utara untuk menegaskan klaim.

Sengketa terbaru di Laut Natuna Utara dipicu masuknya sejumlah kapal nelayan Cina yang dikawal Kapal Penjaga Pantai sejak Desember lalu. Pihak TNI AL berkali-kali melakukan pengusiran, tetapi penerobosan batas wilayah terus dilakukan kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai tersebut.

Terkait kejadian itu, Retno bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya mengadakan rapat koordinasi, kemarin.

"Dalam rapat tersebut, kita menekankan kembali, pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno.

Ia juga memastikan, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional. Menurut dia, Cina merupakan salah satu peserta dari konvensi tersebut. "Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujar dia.

Selain poin-poin di atas, Menlu juga menyampaikan, pada rapat koordinasi telah disepakati beberapa hal, di antaranya Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli di perairan Natuna dan akan tetap melakukan kegiatan perikanan yang merupakan hak Indonesia di sana.

"Intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," tuturnya.***/rol




 
Berita Lainnya :
 
Komentar Anda :

 
Terpopuler +
01 Paskhas TNI AU Bubarkan Massa yang Tolak Neno Warisman di SSK II Pekanbaru
02 53 Orang Meninggal Akibat Bencana Banjir dan Longsor Jabodetabek
03 Danau Rusa yang Indah dan Alami Kini Jadi Destinasi Wisata Baru di Kampar
04 Syamsurizal-Zaini Mendaftar ke KPU Riau
05 Pengunjung Padati Lapas Bengkalis Sempena Idul Fitri
06 Pemprov Riau Rampingkan OPD, ''Gemuk'' dan Sedikit Kerja Dipangkas
07 Ditemukan Jejak Harimau Dekat Pemukiman di Pariaman
 
 
 
 
Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
© 2016-2020 toRiau, all rights reserved