Kunker Kemenko Polhukam & KKP: Kagum Pesona Beting Aceh yang Nyaris Tenggelam Akibat Aktifitas PT LMU

Pesona alam Beting Aceh, Rupat  membuat kagum  Pemerintah Pusat saat Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI berkunjung ke p
Bengkalis, toRiau-Pesona alam Pulau Beting Aceh, Rupat  Bengkalis membuat kagum  Pemerintah Pusat saat Tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kunjungan kerja ke Rupat Utara, Rabu (23/2/2022).

Rombongan pemerintah pusat yang dipimpin Asisten Deputi Bidang Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman itu takjub akan keindahan pulau yang identik dengan hamparan pasir putih dan lautnya yang biru. 

Didampingi Bupati Bengkalis, Kasmarni, rombongan berkeliling menyusuri pantai tanpa alas kaki, sambil menikmati indahnya pesona Pulau Beting Aceh. Malangnya, pulau ini nyaris tenggelam akibat hantaman abrasi dan aktifitas pengerukan pasir laut diduga ilegal oleh PT Logomas Utama yang saat ini sedang dalam proses hukum oleh Pemerintah pusat.

Tidak sedikit dari mereka mengabadikan momen berharga itu melalui ponsel pintarnya masing-masing. Usai berkeliling, Bupati Kasmarni mengajak rombongan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati segarnya air kelapa muda sebagai pelepas dahaga.

Sambil bercengkrama, Bupati Kasmarni mengatakan Pulau Beting Aceh merupakan aset Kabupaten Bengkalis yang sangat berharga, yang memiliki nilai ekonomis untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Guna mewujudkan Pulau Rupat sebagai kawasan objek wisata unggulan di Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan terus menyiapkan sarana dan prasarana, serta melakukan promosi dan membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor," ujar Kasmarni.

Namun, agar cepat terealisasi, Kasmarni berharap dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat. "Karena kami yakin, dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat, tentunya akan menjadi stimulan bagi kami, dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan negara di Kabupaten Bengkalis ini," ucapnya seperti dilansir dari MCR.

Tak lupa, Bupati perempuan pertama di Riau itu juga mengaturkan terimakasih atas perhatian Tim Kemenko Polhukam dan KKP RI, terkait upaya pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkalis.

Rombongan Pemerintah Pusat yang hadir Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Brigjen TNI Suteikno Suleman, Kabid Tata Ruang Pertahanan Kolonel Inf Sugeng Hartono, Koordinator PPKT Dr Ahmad Aris dan Koordinator Kawasan Strategis Sofyan Hasan. Lalu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kolonel Himawan dan Perwakilan BPSPL Padang Faysumi. 

Sebelumnya tim ini telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Riau, membahas seputar aktifitas penyedotan pasir laut oleh PT LMU. Diantara tokoh yang hadir Said Amir Hamzah, ketua aliansi tokoh masyarakat Riau peduli pulau Rupat, Hj. Azlaini Agus wakil ketua FKPMR. 

Keduanya meminta pusat agar mencabut izin PT LMU dan memberi perhatian serius terhadap eksistensi pulau pulau kecil terluar (PPKT), karena tidak hanya terkait dengan hukum, namun turut mempengaruhi geo politik.

"Kalau aktifitas pasir laut ini tidak di stop, eksustensi warga suku akit akan terganggu, nelayan akan kehilangan mata pencaharian. Dan lebih parah lagi, negara akan kehilangan potensi pajak dari sektor pasir laut ilegal ini," ungkap Azlaini.

Mantan komisioner Ombudsmen ini, juga menyorot izin yang dikeluarkan pemerintah terhadap PT LMU, padahal, sudah bertahun tahun pusat me-moratorium. "Tapi ini aneh kok masih dikeluarkan izinnya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami meminta pusat memberi perhatian serius terhadap permasalahan ini," pungkas Azlaini.

Editor: Yanto Budiman

TERKAIT