toRiau-Warga desa Sungai Upih kecamatan Kuala Kampar hidup dalam kegelapan tanpa adanya penerangan listrik. Hal ini disebabkan jaringan utama penerangan listrik di desa tersebut, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah dibangun tahun 2014 silam mengalami kerusakan setelah satu tahun dipakai.

Warga pun mengeluh kesusahan dalam menjalani hidup akibat ketiadaan jaringan listrik. Untuk itu, mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah mengatasi krisis listrik yang telah dirasakan masyarakat sejak dua tahun terakhir.

"Sejak awal tahun 2016 lalu pasca rusak terbakarnya PLTS di Desa Sungai Upih, kami sangat kesulitan menjalani kehidupan akibat putus totalnya jaringan listrik dari PLTS. Dimana selain hidup dalam kondisi gelap gulita akibat tidak memiliki genset, kami juga kesulitan mendapatkan air bersih untuk MCK karena tidak bisa menghidupkan kran air. Untuk itu, kami berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi atau memberikan bantuan pembangkit listrik, sehingga kami tidak mengalami kesulitan menjalani hidup akibat terjadinya krisis listrik," ujar salah seorang warga Desa Sungai Upih Nanang Juanda.

Sementara itu, Camat Kuala Kampar Roby Ardelino, membenarkan adanya keluhan warga akibat putus totalnya arus listrik dari jaringan PLTS di desa tersebut. "Jadi putusnya arus listrik ini diakibatkan PLTS Sungai Upih mengalami kerusakan karena terjadinya kebakaran yang diduga disebabkan adanya korsleting arus pendek listrik pada awal tahun 2016 lalu. Dan akibat kerusakan mesin PLTS ini, maka menyebabkan masyarakat telah lebih dua tahun hidup dalam kondisi gelap gulita tanpa penerangan," sebutnya.

Ia mengatakan, pembangunan PLTS tersebut dimulai pada tahun 2014 yang merupakan bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat melalui Kementerian ESDM RI. Hanya saja, pada awal tahun 2016 lalu, PLTS ini terbakar sehingga tidak bisa difungsikan lagi karena belum dilakukan perbaikan.

Harapan warga kembali mendapat penerangan listrik dari PLTS tersebut telah mendapat kejelasan. Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau memastikan segera melakukan perbaikan. (mcr/adm)