Di Paripurna DPRD Riau, Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024 Sampaikan Visi Misi

Gubernur Riau H Syamsuar menyampaikan visi misi periode 2019-2024 dalam sidang paripurna DPRD Riau, Senin (13/3/2019).
toRiau - DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Gubernur, dan Wakil Gubernur Periode 2019 - 2024, Senin (11/3/2019) ini. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati dan didamping koleganya H Sunaryo.

Sementara itu pihak eksekutif dipimpin Gubernur Syamsuar MSi dan Wakil Gubernur  Edy Natar Nasution. Agenda rapat paripurna tersebut dihadiri Forkopimda Riau, dan para undangan lainya. Septina Primawati ketika pembukaan rapat mengatakan, paripurna ini  sangat monumental, karena pertemuan yang sangat strategis.

"Paripurna ini sangat monumental. Pemprov Riau dengan DPRD Riau  menggandeng kesepahaman, setelah Pilkada berakhir. Dan sekarang ini mendengarkan pemaparan visi dan misi gubernur terpilih periode 2019 - 2024. Sehingga bisa mengetahui secara bersama apa saja yang akan dilaksanakan kepala daerah ke depan,” sebut Hj Septina.

Dikatakannya, Banmus sudah menjadwalkan paripurna pidato sambutan gubernur periode 2019 - 2024 pada hari ini. Diharapkan agar visi-misi yang disampaikan itu, bisa dilaksanakan dan berkenaan yang menjadi komitmen. Setelah pembukaan rapat,  Gubernur Syamsuar dipersilakan memaparkan visi dan misi yang diagendakan dalam paripurna.

Gubernur Riau Syamsuar, di awal sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau, karena telah memberikan kepercayaan mengemban amanah dan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri melayu, yakni menjalankan roda pemerintahan periode 2019-2024.

Dalam penyampaian visi misi, Gubernur Riau Syamsuar, menyebutkan, bahwa ini merupakan yang keempat atau terakhir pelaksanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 - 2025. “Sehubungan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan daerah," terang gubernur mengawali kata sambutan.

Namun demikian, ujarnya, permasalahan pembangunan Riau yang dihadapi sekarang antara lain terdapat poin kesenjangan dari kualitas sumber daya manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari pencapaian IPM. Kondisi ini terdapat pada 7 kabupaten/kota IPM berada di bawah rata-rata provinsi (71,79) persen.

Selain itu, sambungnya,  Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah. Masih tingginya abrasi wilayah pesisir dan sungai. Persoalan tapal batas belum selesai. Bahkan pertumbuhan  ekonomi Provinsi Riau di periode 2011 - 2017 terjadi penurunan. Di samping masih tingginya tingkat kemiskinan dan juga pengangguran.

"Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5 persen yaitu 7,41 persen atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah dari garis kemiskinan dan jumlah persentase miskin tinggi yang terdapat pada sub sektor perkebunan. Dan masih rendahnya Ketahanan Pangan Daerah," ungkapnya.

Syamsuar juga mengungkapkan belum optimalnya upaya  pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut bisa dilihat dari produksi beras Provinsi Riau tahun 2013 - 2017 yang menurun sebesar 3,6 persen  per-tahun. Di sisi lain, kebutuhan beras penduduk Riau dari tahun 2013 - 2017 tumbuh 1,38 persen per-tahun.

Kemudian Pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan Pariwisata masih rendah. Dan belum optimalnya pelestarian budaya, khususnya budaya melayu. "Selanjutnya, masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik. Pemasalahan Kepegawaian Provinsi  menyangkut masih belum optimal dalam manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN,” ujar Syamsuar.

Sementara untuk pencapaian pada masing-masing misi ini diperlukan strategi dan arah kebijakan pemerintah. Yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Berdaya Saing. Meningkatkan aksesibiltas di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan maupum meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan salah satu upaya meningkatkan kapasitas dari pihak aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sesuai
dengan arah kebijakan. Yakni meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Membangun sarana dan prasarana keagamaan, seperti Al-quran Center, Madrasah dan Pondok Pesantren.

"Karena itu, maka dirumuskan beberapa visi misi, strategi dan arah kebijakan dalam  pembangunan jangka menengah di Provinsi Riau 2019 - 2024  yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, nanti akan dituangkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Riau 2019 - 2024, sebagai acuan pelaksanaannya pembangunan 5 tahun kedepan," katanya. (dai/advetorial humas/dprd riau)
TERKAIT