Amerika Tuduh Huawei Dibekingi oleh Militer China
JAKARTA - Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis daftar 20 perusahaan yang dibekingi oleh militer China, salah satunya Huawei.
AS selama ini menuduh pabrikan teknologi itu berkonspirasi melakukan pencurian rahasia dagang dan membantu upaya spionase China.
Menurut Bloomberg, selain Huawei, perusahaan pengawas video Hikvision juga masuk dalam daftar tersebut.
"Ketika Republik Rakyat Tiongkok berupaya untuk mengaburkan batas antara sektor sipil dan militer, 'mengetahui pemasok Anda' akan sangat penting," kata juru bicara Pentagon Jonathan Rath Hoffman seperti dikutip dari AFP, Jumat (26/6/2020).
"Daftar itu mencakup perusahaan yang dimiliki, dikendalikan oleh, atau berafiliasi dengan pemerintah, militer, atau industri pertahanan China," kata Hoffman dalam sebuah pernyataan.
Dia meyakini daftar tersebut akan sangat berguna bagi Pemerintah AS, perusahaan, investor, lembaga akademis, dan mitra sejenis untuk melakukan uji tuntas terkait kemitraan dengan entitas tersebut.
Huawei tidak segera menanggapi publikasi daftar tersebut tetapi sebelumnya mereka telah membantah memiliki hubungan dengan pemerintah China.
Sementara itu seorang juru bicara Hikvision mengatakan pihaknya menentang keras klaim AS tersebut. Juru bicara itu mengatakan bahwa pencantuman Hikvision dalam daftar itu tidak berdasar.
"Hikvision tidak pernah terlibat dalam pekerjaan litbang apa pun untuk aplikasi militer," kata juru bicara perusahaan itu.
AFP telah menghubungi perusahaan lain dalam daftar, termasuk China Telecom dan China Mobile, namun belum ada komentar.
Tensi hubungan antara AS dan China terus memanas belakangan ini, terlebih saat pandemi virus corona. AS berulangkali menyebut virus corona berasal dari China, tuduhan yang selalu disangkal Tiongkok. Ketegangan juga terjadi di sektor perdagangan.
China bulan lalu memperingatkan akan mengambil sejumlah langkah untuk melindungi Huawei dan perusahaan lain setelah AS mengumumkan pembatasan baru atas pembelian produk dari perusahaan teknologi raksasa itu.
Pekan lalu Presiden Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur yang membuka jalan untuk menjatuhkan sanksi atas China.
China lantas mengecam, dan menganggap UU itu dengan sangat jahat menyerang kebijakan mereka di wilayah Xinjiang, tempat mayoritas etnis Uighur bermukim.(f/cnn)
TERKAIT
LAINNYA
- Mulai Besok Dinas PUPR Riau Lockdown
- Kunker Kemenko Polhukam & KKP: Kagum Pesona Beting Aceh yang Nyaris Tenggelam Akibat Aktifitas PT LMU
- Polemik Soal Klaim Pajak PLTA Koto Panjang, Gubernur dan DPRD Sumbar 'Ancam' Riau
- Gubernur Riau Ajak Masyarakat Berdoa Supaya Covid-19 Hilang Dari Bumi Lancang Kuning
- Kebakaran Lahan Kosong di Pekanbaru Berhasil Dipadamkan Tim Gabungan Polsek Bukitraya dan BPBD
- PWI Pekanbaru Sembelih 1 Ekor Sapi dan 2 Ekor Kambing di Idul Adha Tahun Ini
- Ini Sebaran Kasus Positif Corona di Riau, Pekanbaru Tertinggi
Tulis Komentar