Kotak suara Pemilu 2019 bersifat transparan. Artinya, kotak suara dapat dilihat dari luar, berbeda dari dalam pemilu-pemilu sebelumnya..

Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Riau Zainal Abidin, menyesalkan kebijakan Wali Kota Zulkifli As, tetap melantik direktur operasional perusahaan daerah yang berstatus tersangka kasus.

Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme (RUU Terorisme) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati pasal yang mengatur tentang penyadapan..

DPRD Kota Pekanbaru meminta Dinas teknis setempat diantaranya Disperindag, Diskes, BPOM serta BPTPM rutin melakukan.

Penutupan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap jemaah masjid Al-Aqsa yang menyebabkan tewasnya tiga warga Palestina.

Solihin Dahlan resmi menjadi Anggota DPRD Riau sisa waktu 2015-2019 Pengganti Antar Waktu (PAW) Ruspian yang meninggal dunia tanggal 12 April 2017 lalu..

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang paling berwenang menentukan apakah suatu pasal dalam undang-undang (UU) bertentangan atau tidak dengan UUD.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan, mengaku bersyukur atas pengesahan RUU Pemilu menjadi UU.

Rencana mutasi pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai santer tetdengar. Menyikapi hal itu, Anggota DPRD.

Delapan Fraksi yang ada di DPRD Riau, Senin (17/7) melakukan Penyampaian Pandangan Umum (Panmum) terhadap dua Ranpetda.

Melalui pembahasan panjang dan proses pengesahan yang alot bahlan sampai voting, akhirnya DPRD Riau mensahkan Perda Nomor.

Perubahan penamaan komisi dari penggunaan huruf A sampai dengan E menjadi angka dari 1 sampai 5, akhirnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau..

Dibukanya penerimaan CPNS oleh Kemenkumham dan MA, DPRD Provinsi Riau berharap pemerintah Provinsi Riau melakukan komunikasi.

Realisasi Penyerapan Anggaran APBD Inhu Tahun 2016 mencapai 94,47 persen. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Khairizal dalam rapat Paripurna DPRD Inhu.

Sejumlah pentolah di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan opini penolakan awal terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.