PEKANBARU  - 170 petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) yang berjalan kaki ingin bertemu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta terus bergerak. Kabarnya mereka sudah memasuki wilayah Provinsi Riau.

Pada Rabu (8/7/20), tepatnya memasuki hari 15 aksi jalan tersebut, mereka sudah tiba di daerah Baganbatu, Rokan Hilir, Riau.

"Sudah 15 hari kami berjalan kaki dan sudah 500 km kami tempuh dari jarak tempuh yang akan kami lalui sepanjang 1812 kilometer. Artinya kami masih terus meski berjalan 1312 KM lagi untuk sampai ke Istana Negara Jakarta," kata koordinator aksi, Aris Wiyono dalam keterangannya.

Aris mengaku bersyukur sepanjang aksi jalan kaki ratusan KM itu telah memantik respon dari berbagai pihak. Di antaranya dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra, serta dari Komisi II, IV dan VI DPR RI.

"Mereka merespon dengan sangat baik dan berjanji akan menyelesaikan kasus konflik agraria yang kami alami," tutur Aris.

Namun, munculnya respon dan dukungan dari pemerintah dan DPR itu tak sepenuhnya seiring dengan kondisi riil para petani. Aris menyatakan anak perusahaan PTPN II, PT Nusa Dua Berkala justru sedang melayangkan somasi yang isinya meminta petani Simalingkar A segera meninggalkan rumah dan lahan pertaniannya.

Pembina SPSB sekaligus Ketua Bidang Pengorganisasian/Kaderisasi DPN Gerbang Tani itu mengaku kecewa dengan sikap perusahaan tersebut mengingat para petani sudah menempati dan menggarap lahan itu sejak 1951.

"Sedangkan mereka hanya punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan pada bulan 3 Tahun 2020. Dan PTPN II maupun anak perusahanya tidak pernah menguasai secara fisik hingga saat ini," ungkap Aris.

Menurut Aris, kabar tersebut sangat memukul hati para petani, tak terkecuali yang saat ini sedang berjalan kaki dari Medan menuju Jakarta guna mencari keadilan dari negara.

"Bagaimana tidak disaat pemerintah pusat merespon akan menyelesaikan konflik dan permasalahan justru di lapangan PTPN II dan anak perusahaan melakukan intimidasi dan dilakukan secara masif dan terus menerus," ungkap dia.

Oleh karena itu, Aris mendesak pemerintah segera menghentikan upaya-upaya PTPN II dan anak perusahaanya. Aris bahkan meminta PTPN II dibubarkan dan hak atas tanah petani Simalingkar dan Mencirim dikembalikan.

"Presiden harus tegas kepada Menteri Agraria dan Mentri BUMN, agar jangan melihat situasi ini sebagai situasi yang biasa biasa saja. Kami petani Simalingkar dan Mencirim sudah siap lakukan apa pun untuk kembali merebut hak kami, bahkan bumi hangus sekalipun akan kami lakukan pada situasi situasi tertentu jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh negara," tukas Aris. (man)





Sumber: radarbangsa.com