PEKANBARU - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau, Zulfi Mursal mengkritik kinerja BUMD Riau yang bobrok. Setidaknya ada tiga catatan kinerja BMUD Riau yang dianggap kurang baik.

"Ada 3 catatan dari Fraksi PAN terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Salah satunya terkait BUMD yang tidak sesuai diharapkan," kata Zulfi
dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Riau tahun 2019 pada Senin (20/7/20).

Adapun tiga kritikan itu diantaranya, pendataan mengenai perda nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019, target pendapatan daerah adalah sebesar Rp9,426 triliun lebih yang tercapai hanya sebesar Rp8,703 triliunan, atau 92,33 persen.

"Artinya ada sekitar Rp723 miliar lebih dari target pendapatan yang tidak tercapai. Akibat dana atau amunisi yang kurang tersebut, saat ini terjadi perlambatan pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan rata-rata lama sekolah," ujarnya.

Kedua terkait dengan belanja daerah sebesar Rp1.488 triliun lebih hanya dapat terealisasi sebesar Rp1.611 triliun lebih atau 77,98 persen.

"Padahal belanja modal inilah porsi yang menyentuh masyarakat dan dapat dirasakan rakyat, disitu ada belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, gedung, sampai peralatan dan mesin," jelasnya.

Ketiga, tidak lengkap dan tidak transparannya penyajian laporan keuangan atas penyertaan modal Pemprov kepada 4 BUMD padahal telah diaudit oleh akuntan publik.

"Hal ini mengambarkan bahwa Pemprov seolah-olah menutupi kinerja BUMD yang nyata bobrok. Padahal untuk penyertaan modal terhadap BUMD Riau, sejak berdiri sudah mencapai Rp1 triliun," pungkasnya. (man)




sumber: riau1.com