toRiau-Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Surya Arfan, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 60 Provinsi Riau. Upacara dilaksanakan dihalaman Kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagansiapiapi belum lama ini.

Upacara dihadiri Dandim 0321 Rohil, Bambang Sukisworo, Jajaran kepala OPD, Anggota DPRD, LAM Rohil, ASN, Ormas, OKP dan para pelajar.

Surya Arfan saat membacakan sambutan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, peringatan hari jadi ke-60 Provinsi Riau tahun ini, mengingatkan kembali kepada sejarah perjuangan rakyat Riau yang telah berjasa mendirikan provinsi ini. Dimana kala Riau masih berada di bawah naungan Provinsi Sumatera Tengah.

Berbagai perjuangan dilakukan dalam segala bentuk, termasuk turut berkontribusi melawan penjajah. Dengan perjuangan para tokoh pendiri dan seluruh masyarakat Riau kala itu, akhirnya pada 9 Agustus 1957, Riau resmi berdiri menjadi provinsi baru.

"Di hari jadi inilah hendaknya kita membenahi dan meluruskan yang kurang ataupun yang salah, lalu memantapkan program-program pembangunan di Propinsi Riau untuk meningkatkan negeri yang gemilang dan terbilang dan sejalan dengan visi-misi Riau 2020 yakni terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamais, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara," kata Surya Arfan.

Dalam pidato Gubri yang dibacakan Sekdakab Rohil ini, peringatan Hari Jadi Provinsi Riau ke - 60 mengangkat tagline Provinsi Riau berintegritas dengan tema, "Menghulu Budaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas". Hal ini dimaksudkan menunjukan komitmen pentingnya menanamkan integritas mulai dari diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

"Sebagai upaya nyata menegakkan integritas, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota se-Riau telah menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, termasuk melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya mencegah praktik korupsi," ungkapnya.

Lanjutnya, konsistensi Provinsi Riau dalam menegakan integritas mulai membuahkan hasil sejak Tahun 2017, akuntabilitas kinerja pemerintah propinsi Riau mendapat penilaian "B"dari Kementerin Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi setelah 7 Tahun hanya mendapat nilai "C. Sedangkan dalam hal pertanggung jawaban keuangan dan aset, Pemprop Riau juga sudah 4 kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam pidato tersebut, Gubri juga mengharapkan agar jajaran pemerintah Propinsi Riau dan seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota se-Riau beserta masyarakatnya agar secara bersama-sama  mempersiapkan langkah nyata untuk meraih keberhasilan,kemajuan dan kemaslahatan propinsi Riau pada masa sekarang dan akan datang. (Ir)