PEKANBARU, toRIAU.Com-Penunjukan Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru mendapat penolakan dari mahasiswa. Senin (27/5/2024) pagi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pekanbaru menggeruduk Kantor Gubernur Riau.

Massa sempat dihalangi anggota Satpol PP Riau di depan pintu gerbang masuk Kantor Gubernur Riau. Namun mahasiswa terus berjalan dan merangsek masuk ke dalam komplek kantor.

Suasana sempat memanas dan terjadi saling dorong antara mahasiswa dan petugas. Karena kalah jumlah, mahasiswa berhasil menembus barisan Satpol PP. Massa langsung berlarian masuk kantor gubernur. Namun begitu tiba di teras lobi, mahasiswa kembali dilarang masuk ke dalam kantor gubernur.

Di pintu masuk, pengamanan sudah dilakukan secara berlapis. Sehingga mahasiswa tak bisa menembus brikade pengamanan.

"Kami mendesak Pj Gubernur mengirim surat ke Mendagri. Segera cabut SK penunjukan Risnandar Mahiwa sebagai walikota Pekanbaru," kata Ketua PMII Pekanbaru, Rizky Ahmad Fauzi dalam orasinya di teras lobi kantor gubernur.

Dengan lantang, massa menyoroti penunjukkan Pj Walikota Pekanbaru yakni Risnandar Mahiwa yang bukan berasal asli orang dari Riau.

Selain itu, Risnandar juga tak masuk dalam daftar usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Baik yang diusulkan Pemerintah Provinsi Riau maupun DPRD Kota Pekanbaru.

"Masih banyak putra daerah yang lebih layak dan lebih baik untuk menjadi Pj Walikota Pekanbaru. Karena itu, kami menolak penunjukan Pj Walikota yang bukan putra daerah. Ini bukti kesewenangan pusat yang tak memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Rizki.

Mahasiswa juga menyayangkan, penunjukan Pj walikota tanpa melalui mekanisme yang benar. Mestinya, menurut mahasiswa, putra daerah menjadi prioritas, karena lebih memahami setiap akar masalah.

Selain itu, dalam orasinya massa juga mengingatkan Pj Gubernur Riau SF Hariyanto agar bekerja serius dan tidak melakukan aksi-aksi korupsi salama menjabat sebagai Pj Gubernur Riau.

Setelah puas menyampaikan orasi dan tuntutan nya, masa aksi pun akhirnya membubarkan diri setelah tidak terima hanya dijumpai Asisten 1 Setdaprov Zulkifli Syukur dan Plt Karo Hukum Yan Dharmadi. (trp/bsh)