toRiau-Korea Utara (Korut) menyatakan penolakan atas sanksi baru yang dijatuhkan lembaga internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Korut menegaskan akan terus melanjutkan program nuklir.

Kementerian Luar Negeri Korut menolak keras sanksi baru yang bertentangan dengan kehendak rakyat, setelah uji coba misi. Sanksi itu telah disetujui oleh Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang selama ini menjadi sekutu Korut.

"Resolusi sejumlah sanksi merupakan tindakan permusuhan dengan tujuan untuk mengekang DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) dari pengembangan nuklir, melucutinya, dan menyebabkan kelumpuhan ekonomi," bunyi pernyataan Kementerian seperti yang dikutip kantor berita resmi KCNA.

Korut telah menolak semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang sejak 2006 ketika negara itu melakukan uji coba nuklir yang pertama, Korut menilai resolusi itu melanggar hak kedaulatan satu negara untuk mempertahankan diri.

AS telah berjuang untuk memperlambat program nuklir Korut dan program misilnya. Selama ini, Korut menjadikan program nuklir sebagai prioritas keamanan Pyongyang, untuk mengembangkan misil berhulu ledak nuklir yang mampu menjangkau daratan AS.

“Apapun sanksi dan tekanan yang mungkin menyusul, kami tidak akan mengubah jalan untuk membangun kekuatan nuklir yang telah dipilih dalam mempertahankan kedaulatan negara dan hak-hak eksistensi nasional. Kami akan bergerak maju ke depan menuju kemenangan akhir,” kata kementerian.

Penambahan nama Korut dalam daftar hitam PBB berarti larangan
perjalanan global dan pembekuan aset. Resolusi ini sebenarnya simbolis tindakan isolasi bagi entitas resmi Korut, termasuk mencekal jaringan rumit perusahaan yang digunakan pemerintah Pyongyang untuk menghindari sanksi saat ini. (spc/bst)