toRiau-Pemkab Inhil menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional tahun 2015, 2016 dan 2017 Semester 1, Kamis (21/12).

LHP itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil Said Syarifuddin didampingi Ketua Komisi IV DPRD Sekwan, Kepala Inspektorat dan Kadis Pendidikan yang bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Penyerahan yang diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan pemerintah daerah yang diwakili Sekda. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Bapak Harry Purwaka, mengatakan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektipitas dalam pemenuhan kebutuhan guru untuk pendidikan dan pendistribusian guru yang mempunyai 6 sasaran, yakni kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, data base guru, pengelolaan kebutuhan dan pendistribusian guru tenaga kependidikan.

Sementara itu, Sekda Said Syarifuddin dalam sambutannya mengaku bersyukur sudah menerima hasil pemeriksaan bidang pendidikan. Ia menyadari sektor pendidikan di Inhil masih banyak yang harus diperbaiki.

Ditambahkan, dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di sektor pendidikan akan memberikan petunjuk bagi Pemda Inhil bersama DPRD untuk mengambil langkah-langkah apa yang diperbuat, karena kalau tidak dievaluasi tidak tau. Sehingga dengan kelebihan dan kekurangan di sektor pendidikan ini menjadi pedoman kita yang segera kami penuhi.

"Saya sampaikan, bahwa kelemah-kelemahan si sektor pendidikan di Kabupaten Inhil ini di pengaruhi transportasi yang sangat luas, mengingat wilayah Kabupaten inhil sangat luas di Provinsi Riau. Untuk itu kita berharap, dari hasil pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk kepada Pemda Inhil khususnya Dinas Pendidikan untuk dapat menciptakan inovasi baru," jelas Sekda.

Kemudian, Ketua Komisi IV DPRD Inhil Sumardi yang ikut pada penyerahan LHP ini megatakan, akan menindak lanjut rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. (mcr/adm)