toRiau-Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD 017 Kecamatan Siak Hulu, Kampar, diduga salah pengalokasian dan tidak mengacu kepada Permindikbud No 008 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana BOS yang bersumber dari APBN.

Temuan itu diperoleh dari hasil investigasi LSM PMPRI  Riau ke lokasi sekolah tersebut yang disampaikan kepada toRiau.co, Jumat (29/12/2017). 

Sekjen LSM PMPRI Provinsi Riau Rion Satya dalam penjelasannya kepada toRiau.co mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan investigasi ke SD 017 Siak Hulu itu selama 26 hari sejak 2 Desember hingga 28 Desember 2017.

Dan pihaknya menemukan tidak ada sama sekali dana BOS itu digunakan untuk perawatan gedung sekolah. Sehingga sekolah tersebut terlihat kumuh dan berlumut. Apalagi kamar mandi dan toilet SD itu.

Dari konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Sekolah SD 017 Siak Hulu tersebut, Mariani S.Pd, menurut Rion, pihak sekolah mengakui kalau dana BOS yang telah cair banyak digunakan pada perbaikan jalan menuju kantin sekolah berupa pemasangan trotoar. Namun Mariana, kata Rion, menegaskan kalau penggunaan untuk jalan dan trotoar itu sudah sesuai petunjuk yang ada.

"Tapi tidak dijelaskan petunjuk yang ada yang dimaksudnya," kata Rion didampingi Kabid Pengawasan Bidang Pendidikan, Pariwisata serta Sosial Masyarakat LSM PMPRI Riau Febriyanto.

Pihak sekolah juga tidak bersedia menjelaskan berapa dana BOS yang diperoleh sekolahnya tahun 2017 ini. Mariana, kata Rion, hanya menyebutkan jumlah siswanya sekitar 700 orang. Namun diperkirakan dana BOS yang diperoleh sekolah itu sebesar Rp560 juta setahun, karena setiap siswa menerima dana tersebut Rp800.000.

Dengan jumlah yang sangat besar itu, jelas tidak masuk akal bila tidak ada dana perawatan gedung sekolah yang membuat SD tersebut terlihat kusam dan kamar mandinya sangat jorok. "Jadi kesimpulan kami sebagai LSM yang memang bertugas ikut berpartisipasi mengawasi pelaksanaan keuangan negara, khususnya di sekolah-sekolah, ini penggunaannya sudah tidak tepat sasaran lagi," tegas Rion.

Ketika ditanya tindak lanjut dari hasil temuan ini, Rion Satya menyatakan pihaknya akan meneruskan temuan itu ke instansi terkait. "Bila terbukti ada mark-up anggaran operasional dana BOS tersebut atau digunakan tidak tepat sasaran, silakan pihak yang berkompeten untuk memproses dan menyelidiki hasil temuan itu," tegas Rion Satya. (zoeim)