toRiau-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa calon presiden (capres) tunggal merusak tatanan demokrasi yang susah payah telah dibangun di Tanah Air. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah tidak mungkin menginginkan adanya calon tunggal dengan tetap mengajukan presidential threshold (pres-t) 20-25 persen.

"Itu calon tunggal nanti merusak demokrasi," katanya.

Dalam pandangannya, dengan pres-t sebesar 20 persen, pemilihan presiden (pilpres) langsung tetap berjalan baik dan demokratis. Untuk itu, tidak perlu merubah tatanan yang sudah terbangun dengan baik.

Terkait tudingan bahwa pres-t sebesar 20 persen merupakan strategi partai besar, JK menjelaskan bahwa dalam politik memang harus berstrategi. Oleh karena itu, tidak ada yang salah tetapi yang dibutuhkan adalah mekanisme yang paling efektif.

"Namanya politik harus pakai strategi, iya. Tidak ada yang salah di sini, yang minta nol tidak salah, yang minta 15 persen tidak salah, yang minta 20 persen tidak salah, cuma apa yang paling efektif sebenarnya," JK.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga telah meyakinkan bahwa pemerintah tetap mengajukan ambang batas pemilu presiden 20-25 persen bukan skenario untuk mempersiapkan calon tunggal di Pilpres 2019.

"Ada yang menuduh ini akan mengarah ke calon tunggal. Tapi, pemilu 2009 muncul lima pasangan calon, Pak SBY, Ibu Mega, Prabowo dan Pak JK. Pemilu 2014 ada calon, jadi enggak mungkin (calon tunggal)," ucap Tjahjo.

Sebagaimana diberitakan, revisi UU Pemilu tak kunjung selesai pembahasannya karena masih tarik-ulur perihal lima poin krusial, yakni Presidential Threshold (Pres-T), Parliamentary Threshold (PT), district magnitude, metode konversi suara, dan sistem pemilu. (bst/adm)