Dukung Pemprov Rasionalisasi, Aherson: Silakan, Asal bukan Anggaran untuk Masyarakat


toRiau - Pemprov Riau pada tahun 2018 ini dikabarkan merasionalisasi anggaran. Setidaknya ada sekitar Rp1 triliun diambil dari anggaran belanja pada pos-pos instansi pemerintah atau OPD.

Rasionalisasi dilakukan pihak Pemprov Riau, karena sumber pendapatan ini belum tercapai, mulai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun masih tertahan transfer pusat ke daerah.

Kondisi itu, tentu tidak kecuali pula di OPD Setwan Riau yang banyak perjalanan dinas pada setiap anggota DPRD. Namun, ternyata rasionalisasi tersebut bukannya membuat risau, jika perjalanan dinas dikurangi.

Seperti penuturan Aherson, anggota DPRD Riau, yang dihubungi ke selulernya, Selasa (27/3/2018) kemarin. Disebutkan dia, jika memang Pemprov Riau merasionalisasi anggaran tahun ini, tidak perlu mempersoalkan.

"Saya rasa tidak perlu dirisaukan rencana Pemprov Riau tahun 2018 ini kembali akan merasionalisasi anggaran. Hal itu perlu didukung, jika kondisi pendapatan tersebut memang demikian," ungkap Aherson.

Aherson mengaku juga tidak risau jika anggaran perjalanan dinas anggota dewan juga ikut terkena rasionalisasi. 

"Saya rasa, tidak ada masalah jika perjalanan dinas atau pun kegiatan yang lainnya ditunda. Kalau ditunda dulu, yach tidak apa-apa. Kalau memang perlu dirasionalisasi demikian, saya rasa tidak masalah," ujarnya.

Ketua Fraksi Demokrat ini pun menyebutkan, rasionalisasi ini dapat berupa biaya perjalanan dinas atau pun biaya Alat Tulis Kantor (ATK) di setiap instansi. Asal jangan dirasionalisasi itu anggaran untuk masyarakat. (dairul)
TERKAIT