Terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis yang mengalami defisit sebesar Rp1,4 Triliun, DPRD setempat memi" />

APBD Bengkalis Defisit Rp1,4 Triliun, DPRD Minta OPD Stop Kegiatan


toRiau - Terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis yang mengalami defisit sebesar Rp1,4 Triliun, DPRD setempat meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kegiatan sebelum dilakukan rasionalisasi.

"APBD Bengkalis mengalami defisit sebesar Rp1,4 Triliun, sehingga OPD diminta tidak melaksanakan kegiatan supaya  jangan  terjadi tumpang tindih," kata Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis, Selasa (3/7/2018), seperti dikutip Antara.

Dia memandang perlu rasionalisasi harus segera dilakukan dan proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis  sedang berjalan bersama Pemkab setempat.

"Kami menjadwalkan rapat Bamus pada Selasa (3/7) untuk menentukan agenda-agenda rapat soal rasionalisasi APBD 2018," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini juga menjelaskan akibat defisit, APBD Bengkalis tinggal Rp2,2 Triliun, sedangkan belanja langsung yang tidak bisa diotak-atik sebesar Rp1,4 Trilun.

"Rp1,4 Triliun tersebut untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, makanya APBD hanya sisa Rp 800 miliar," katanya.

Dijelaskannya sisa anggaran Rp800 miliar akan digunakan untuk semua kegiatan, termasuk bagi pelayanan Kesehatan 10 persen, Pendidikan 10 persen  dan tunggakan 2017 untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Abdul juga meragukan apabila  proyek multiyears (My) tetap dilaksanakan, maka  berdampak terhadap  gaji honorer yang tidak bisa dibayarkan.

"DPRD dan Sekda Bengkalis pada beberapa waktu lalu sudah sepakat, agar setiap OPD tidak melakukan kegiatan apapun berasal dari APBD  sebelum dilakukan rasionalisasi," ujarnya.

Dia juga menyayangkan sejumlah OPD yang tidak mematuhi surat edaran dengan tetap melakukan kegiatan.

"Kita akan memanggil OPD yang berani melaksanakan kegiatan  untuk mengetahui anggaran kegiatan tersebut berasal dari pos mana karena rasionalisasi belum dilaksanakan," tandas Abdul. (ant/tun)
TERKAIT