Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Vattah meradang ketika hearing (dengar pendapat) dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Pem" />

Usulan RLH tak Diakomodir, Anggota Dewan Meradang Saat Hearing Dinas PKPP Riau


toRiau - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Vattah meradang ketika hearing (dengar pendapat) dengan pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Riau di ruangan komisi, Senin (23/7/18). Fattah mempertanyakan alasan PKPP tidak mengakomodir usulannya terkait rumah layak huni (RLH).

"Kita mempertanyakan apa alasan PKPP Riau tidak mengakomodir usulan dewan terkait rumah layak huni khususnya pada Daerah Pemilihan kami, yakni Bengkalis, Meranti, Dumai. Apakah kita benar mitra atau tidak? Kalau mitra, kenapa tidak ada kejelasan," tanya Abdul Vattah dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi IV, H Husni Thamrin dan dihadiri Kadis PKPP Riau Muhammad Amin serta jajarannya. 

Lebih lanjut  Abdul Vattah mempertanyakan alasan PKPP tidak melibatkan DPRD Riau, saat akan memulai kegiatan pembangunan rumah layak huni itu.

"Dewan itu kepingin diajak ketika dimulai kegiatan ini. Karena, ini untuk memenuhi permintaannya masyarakat waktu reses. Jadi pada waktu melaksanakan kegiatan hendaklah mengajak. Supaya tugas dan fungsional dewan, yaitu pengawasan itu bisa berjalan," kata dia. 

Sementara itu usai hearing, Kadis PKPP Riau Muhammad Amin, mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum terakomodir. Namun bukan berarti PKPP Riau sengaja mengabaikan usulan rumah layak huni yang diajukan DPRD tersebut.

Muhammad Amin mengatakan, bahwa target untuk rumah layak huni tahun ini sebanyak 2.061 unit. Untuk anggarannya Rp125 Miliar, yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Kopmas) di desa terkait dan dengan sistem swakelola. Pencairan anggarannya tahap awal yaitu sekitaran 50 persen. Dan realisasi pengerjaan fisiknya sudah berjalan 20 persen. (dairul)
TERKAIT