Empat Bulan Gaji tak Dibayarkan, Ratusan Pekerja Pabrik Karet Ngadu ke DPRD Riau


toRiau  - Karena tidak kunjung ada hasil laporan keculasan dari manajmen PT Ricry yang ditangani Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans), membuat ratusan pekerja meradang dan mengadu ke DPRD Riau.

Sesuai pantauan media di Gedung DPRD Riau, Senin (8/10/18), ratusan pekerja PT Ricry yang bernaung di bawah organisasi SPSI datang ke lembaga DPRD Riau. Dengan harapan dapat dicarikan solusi gaji mereka dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

"Kami bekerja di PT Ricry di Jalan Yos Sudarso yang bergerak di sektor industri pengolahan getah  atau pabrik karet. Gaji kami tidak kunjung dibayar sudah empat bulan. Sebelumnya kami sudah lapor ke Disnakertrans, namun tidak ada hasil yang diharapkan," ungkap Syahrimar, Ketua PUK SPSI PT Ricry kepada wartawan di DPRD Riau.

Dijelaskan dia, karena tidak kunjung ada kejelasan penanganan di Bidang Pengawasan itu, makanya mereka mengadu ke DPRD Riau.

Lebih lanjut ditegaskan, hak gaji pekerja tidak dibayarkan selama empat bulan karena adanya persolan internal dalam menejemen perusahaan. Tapi, sambungnya, malah pekerja menjadi korban seperti sekarang. Bahkan hal status pekerja juga tidak jelas.

"Bahkan pihak komisaris atau direktur utama serta Wilyono alias Aliong tidak peduli. Bahkan juga Bidang Pengawas Disnakertrans. Hal ini yang membuat kami mengadukan nasib ke DPRD Riau," sebutnya.

Kedatangan ratusan pekerja PT Ricry itu diterima Komisi V DPRD setelah sebelumnya melancarkan demo di pintu pagar gedung. Hampir setengah jam berorasi, kemudian perwakilan mereka diperbolehkan masuk dan diterima di ruangan Komisi V DPRD Riau.

Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson yang menerima dari perwakilan masa aksi ini menyatakan prihatin atas kondisi tersebut. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Saya secata pribadi prihatin kondisi yang dialami pekerja PT Ricry. DPRD Riau segera menindaklanjutinya dengan memanggil pihak perusahaan untuk meminta penjelasannya pada Kamis tanggal 11 Oktober mendatang. Begitu juga dengan Disnakertrans Riau," ujar Politisi Demokrat ini.  (dai)
TERKAIT