Lebaran H+2 Situng KPU Belum Juga Selesai, Pengamat: KPU Harus Diaudit
toRiau - Atas laporan dugaan kecurangan dalam situng KPU, Bawaslu sebelumnya telah menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu terkait tata cara penginputan Situng. Walau demikian, KPU tetap diminta agar mempertahankan Situng sebagai wadah informasi publik, dengan catatan harus mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Dikutip dari laman berita teropongsenayan.com, hingga lebaran H+2 situng, KPU ternyata belum menyelesaikan 100% rekapitulasi suara. Hingga 07 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, tercatat 97,064% data masuk. Sementara hasil rekapitulasi manual telah diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 yang lalu.
Menangapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika meminta agar KPU segera diaudit. Menurutnya, masyarakat perlu tahu, apa alasan KPU belum menyelesaikan rekapitulasi pada situng, setelah 17 hari mengumumkan hasil rekap manual.
"Ini sangat diluar kewajaran. Logikanya KPU sudah memiliki seluruh data di tiap TPS sehingga telah mengumumkan hasil rekap manual pada 21 Mei yang lalu. Namun mengapa sampai saat ini situng KPU belum selesai? Saya kira ada yang salah disini. Perlu ada audit kinerja, karena ini berkaitan dengan penggunaan uang rakyat, serta KPU memegang peranan penting dalam demokrasi Indonesia," ujar Dosen Universitas Bakrie ini.
Andika mengaku khawatir dengan tidak selesainya rekapitulasi pada situng, KPU dianggap melawan putusan Bawaslu.
"Kita perlu tahu apa alasan KPU belum menyelesaikan situng KPU, sementara data sudah lengkap. Kita khawatir ini akan membentuk opini seolah-olah KPU melawan putusan Bawaslu untuk mencermati proses situng," ujar Andika.
Selanjutnya, Andika meminta agar KPU bisa bersikap bijaksana dan terbuka. Terlebih saat ini KPU sebagai pihak terlapor dalam gugatan sengketa pilpres yang diajukan pihak Prabowo Sandi.
"Untuk memperbaiki persepsi publik, saya kira KPU harus bersikap terbuka. Saya kita tidak bijak membiarkan situng KPU yang belum selesai seperti ini. Saya kira KPU tidak punya masalah internal, karena selalu terlihat baik di publik. Jika pun ada, tentu kita perlu tahu, karena KPU ini milik seluruh rakyat Indonesia" tutup Andika. (**/tsc)
TERKAIT
LAINNYA
- Mulai Besok Dinas PUPR Riau Lockdown
- Kunker Kemenko Polhukam & KKP: Kagum Pesona Beting Aceh yang Nyaris Tenggelam Akibat Aktifitas PT LMU
- Polemik Soal Klaim Pajak PLTA Koto Panjang, Gubernur dan DPRD Sumbar 'Ancam' Riau
- Gubernur Riau Ajak Masyarakat Berdoa Supaya Covid-19 Hilang Dari Bumi Lancang Kuning
- Kebakaran Lahan Kosong di Pekanbaru Berhasil Dipadamkan Tim Gabungan Polsek Bukitraya dan BPBD
- PWI Pekanbaru Sembelih 1 Ekor Sapi dan 2 Ekor Kambing di Idul Adha Tahun Ini
- Ini Sebaran Kasus Positif Corona di Riau, Pekanbaru Tertinggi
Tulis Komentar