Ketua BK DPRD Riau, DR. H. Ilyas HU, S.H.,M.H mengatakan tidak bertanggung jawab dengan hasil rapat, karena cacat hukum dan merusak marwah lembaga DPRD.

Penandatanganan MoU Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan empat universitas di Riau dengan DPRD Riau menimbulkan kekhawatian para tenaga Staf Ahli yang bertugas di lembaga ini akan.

"Kami sudah menyerah. Ke depan diharapkan aspirasi yang disampaikan dapat disikapi dengan bijak. Sehingga tidak ada lagi penilaian miring terhadap anggota DPRD Riau saat melakukan reses,".

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby menyebutkan, ini baru pertama kali terjadi batalnya Rapat Paripurna disebabkan tidak ada unsur Pimpinan.

"Sesuai rekomendasi setelah tiga tahun kita beri masa perbaikan. Jika mereka tidak juga bisa mengindahkan temuan pansus, maka kami akan menyerahkan ke aparat penegak hukum," ujar pria yang bergelar datuk.

Tercatat sekitar 160- an TKA, rata-rata dari Thailand bekerja di perusahaan tersebut. Dan banyak TKA yang mendapat fasilitas.

Deded, begitu Noviwaldy Jusman akrab disapa, mendapat banyak masukan dan 'curhatan' dari warga setempat, terutama persoalan banjir, pengelolaan sampah, jalan lingkungan serta masalah pendidikan di Kota Pekanbaru..

Reses yang dilakukan tersebut, kata Septina, merupakan yang terakhir dalam tahun 2018. Setiap anggota DPRD Riau reses pada enam titik di setiap Dapil.

"Saya menggunakan ini sekalian sosialisasi, waktu saya pergi ke Rusia malah dibilang saya orang Bali. Saya bilang ini tanjak punya orang Melayu," ujar Said Junaidi usai.

Pengesahan APBD murni itu dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli dan dihadiri Pelaksana tugas Gubernur Riau Wan Thamrin.

Meski telah memberikan fasilitas dan menganggarkan program wartawan, DPRD Yogyakarta, tidak alergi terhadap kritikan media, apalagi  mengintervensi berita-berita yang mengkritisi kinerja pimpinan anggota DPRD maupun.

APBD Riau tahun 2019 akhirnya disepakati sebesar Rp9.135.176.517.065. Angka itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp5.070.337.617.882, dan belanja langsung Rp4.114.873.889.834. Dari total Rp9,1 triiliun itu, termasuk di dalamnya.

"Pegawai saja ada yang sampai tiga bulan belum gajian, masak malah kita urus yang tidak penting. Kita urus yang penting dulu.

"Saat ini penyelarasan dengan penganggaran baru yang didapat kemarin, yang bertambah sebanyak Rp1,1 triliun. Bertambahnya pendapatan dari Rp8,3 menjadi Rp9,4.

Puluhan massa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Masyarakat Pemantau Riau (Gemmpar) melakukan aksi demo di DPRD Riau. Dalam aksinya, Gemmpar menyampaikan berbagai persoalan di Riau dan meminta KPK, Polri serta Kejaksaan untuk.